Untung Atau Justru Buntung Akibat DP Rumah Menjadi 15 Persen?

Bank Indonesia pada waktu beberapa hari lalu telah mengabarkan bahwa pihaknya  kembali melakukan pelonggaran dalam kebijakan rasio Loan to Value (LTV). Bank Indonesia telah menurunkan down payment atau uang muka untuk kredit properti, misalnya saja rumah. Kebijakan ini dilakukan untuk mengupayakan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tengah membaik, serta untuk terus meningkatkan fungsi intermediasi perbankan.

bank indonesia

Adapun salah satu kebijakan tersebut, yakni penurunan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk rumah pertama dari sebelumnya di angka 20 persen, kini menjadi 15 persen. Sementara untuk uang muka KPR bagi rumah kedua juga mengalami penurunan hingga kini menjadi 20 persen. Sedangkan bagi rumah ketiga, menjadi sebesar 25 persen. Kebijakan ini terhitung dan sudah berlaku dari tanggal 29 Agustus 2016 lalu.

Berdasarkan informasi dari situs resmi BI, dikatakan bahwa kebijakan ini memiliki tujuan sebagai pendorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan yang dimana tetap memperhatikan berbagai hal, mulai dari prinsip kehati-hatian, hingga perlindungan bagi para konsumen. Sehingga dengan uang muka yang terbilang kecil ini, mampu menjadi motivasi bagi masyarakat agar dengan segera mendapatkan hak atas kepemilikan sebuah properti.

kpr

Untuk kamu yang memiliki rencana untuk mengajukan Kredit Pemilikan Rumah, sebaiknya kamu memperhatikan beberapa hal berikut ini, agar tentunya kamu memahami terkait kebijakan pelonggaran LTV tersebut.

Tanggapan Para Pengembang dan Perbankan

Penurunan uang muka rumah yang kini menjadi 15 persen, ternyata mendapatkan tanggapan yang dingin dari para pengembang. Mereka menilai bahwa upaya BI tersebut masih kurang cukup dalam mengembalikkan pasar properti di Indonesia.

developer property

Sementara dari sisi perbankan, mereka menanggapi bahwa terdapat risiko yang dapat dikatakan lebih tinggi yang nantinya harus ditanggung. Ambil contoh ketika terjadi kredit yang tak berjalan seharusnya, maka pihak bank akan menanggung risikonya yakni presentase menjadi lebih tinggi, dari sebelumnya 80 persen menjadi 85 persen. Sehingga nantinya akan mengalami proses seleksi yang lebih ketat. Namun disisi lain, berbagai kalangan justru menilai bahwa kebijakan ini akan membantu dalam mewujudkan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat umum.

Lalu, bagaimana dengan cicilan KPR?

Direktur Eksekutif IPW, Ali Tranghanda menjelaskan bahwa uang muka yang rendah, dapat memperbesar cicilan setiap bulannya. Namun walaupun naik, tetapi masih dapat dikatakan sangat terjangkau bagi masyarakat kita. Sehingga dengan kebijakan ini, masyarakat menjadi lebih cepat dan mudah dalam mewujudkan impian dalam memiliki hunian idaman, walau memang belum sepenuhnya terbantu. Ali menilai bahwa uang muka sebesar 5 persen merupakan jumlah yang ideal.

cicilan kpr

Ali memberikan contoh pada penjualan sebuah rumah yang berharga sebesar Rp 200 juta. Jika menerapkan kebijakan yang lama yakni sebesar 20 persen, maka debitur diharuskan membayar uang muka sebesar Rp 60 juta, dan besaran cicilan perbulannya sebesar Rp 2,7 juta. Sementara jika uang muka hanya sebesar 5 persen saja, seperti yang diharapkan Ali, maka uang muka yang di bayarkan hanya sebesarRp 15 juta saja, dan untuk uang cicilan perbulannya hanya sebesar Rp 3 juta saja.

Tax Amnesty Belum Berdampak Di Sektor Properti

Sejak 18 Juli 2016, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak membuka pendaftaran program tax amnesty atau pengampunan pajak di seluruh Kantor Pajak Pratama (KPP). Namun hingga satu bulan lebih program tersebut belum berdampak oleh para pengusaha di bidang properti. Pasalnya, hingga saat ini dana repatriasi yang sudah masuk belum juga mengalir ke sektor properti.

Tax Amnesty

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Eddy Hussy selaku Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta. Eddy mengungkapkan bahwa dana repatriasi tax amnesty belum mengalir ke sektor properti lantaran semua pihak masih dalam penyusunan kelengkapan data. Tapi dia meyakini bahwa dana tersebut nantinya akan masuk ke industri properti, karena dianggap paling aman untuk para pemilik dana. Namun Eddy tidak dapat menyebutkan berapa persen dana yang akan di masuk ke sektor properti.

Eddy-Hussy

Eddy saat ditanya apakah penjelasan mengenai tax amnesty sudah dapat dipahami masyarakat. Ia menjawab masyarakat sudah cukup jelas dan memahami program tersebut, namun mengenai realisasinya masih membutuhkan waktu.

Di sisi pengusaha, kebijakan pengampunan pajak ini menjadi momuntem untuk melaporkan pajak yang memang belum terlaporkan secara baik. Eddy meyakini bahwa di akhir September 2016 akan banyak masyarakat yang mendaftarkan diri untuk mengikuti program tax amnesty.

Namun sebagian kalangan properti menilai bahwa dengan adanya program pengampunan pajak ini akan membuat perekonomian tumbuh dengan baik. Bahkan, pertumbuhan di sektor properti nantinya sangat berdampak besar.

Sudah satu bulan implementasinya, program pengampunan pajak ini belum juga menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak per-23 Agustus 2016, uang tebusan baru mencapai Rp 1,06 triliun atau sekitar 0,6 persen dari target 165 triliun.

UMKM

Sebagai informasi, bahwa tax amnesty ini bertujuan untuk memberikan pengampunan bagi para wajib pajak yang sejauh ini belum juga melaporkan kewajibannya. Masyarakat baik di dalam negeri maupun luar negeri, banyak yang belum mengetahui atau dapat dikatakan lupa bahwa mereka memiliki kekayaan yang dimana harus dilaporkan.

Tarif Tebusan Amnesti Pajak

Keuntungan yang akan diterima oleh Pemerintah adalah tax amnesty akan mendapatkan basis pajak yang baru, dimana akan meningkatkan penerimaan pajak. Dan cara pengajuan pengampunan pajak ini terbilang mudah. Pertama, para pemohon dapat langsung mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak, dan menghampiri help desk yang tersedia. Setelah itu, pemohon langsung menyampaikan surat pernyataan harta beserta lampirannya. Kemudian pemohon menyampaikan beberapa persyaratan yang diperlukan untuk laporan.

Pengampunan Pajak

Adapun syarat untuk para pemohon yang mengikuti tax amnesty, yakni antara lain cukup memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan menyampaikan Surat Permohonan Pengampunan Nasional yang dimana sudah ditandatangani oleh Orang Pribadi atau Badan, serta membayar Uang Tebusan, dan satu lagi yakni melunasi seluruh tunggakan pajak yang tertera di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh.