Pemerintah Siap Ubah Maja Jadi Kota Baru

Kota Baru Publik Maja

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana merubah Maja di Lebak, Banten menjadi salah satu kota yang akan dikembangkan sebagai kota baru. Hal tersebut dijelaskan oleh Hermanto Dardak selaku Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR. Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah serta para pengembang properti bakal mewujudkan pola hunian berimbang 1-2-3, yang berarti 1 untuk rumah mewah, dan 2 untuk rumah menengah, serta 3 untuk rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Baru Publik Maja. Nantinya proyek ini akan dapat menampung 1,1 juta penduduk di tahun 2035, yang dimana 600 ribu diantaranya merupakan MBR.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Hermanto menambahkan bahwa di samping mewujudkan hunian berimbang, Kota Baru Maja yang memiliki total luas 18.000 hektar ini juga akan memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 persen, dan 20 persen diperuntukkan jaringan jalan, serta fasilitas sosial dan juga fasilitas umum sebesar 15 persen.

Kedepannya, Kota Baru Publik Maja diharapkan dapat menjadi kota satelit mandiri, yang dimana merupakan tempat tinggal bagi masyarakat dan juga tempat bekerja. Oleh karena itu, nantinya juga akan dikembangkan techno park yang berfungsi untuk kawasan pengembangan bisnis. Sehingga dapat mendorong konsep kota satelit yang dimaksud.

Hermanto Dardak

Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun juga telah mendorong para stakeholder yang terkait proyek pembangunan Kota Baru Publik Maja, untuk mengimplementasikan komitmennya sesuai yang tertera pada Nota Kesepakatan Bersama, dimana nota tersebut juga telah ditandatangani pada 27 Juni 2016 lalu.

Dadang Rukmana selaku Sekretaris BPIW menjelaskan bahwa Kota Baru Publik Maja akan dijadikan salah satu lokasi yang diprioritaskan. Lantaran memiliki lokasi yang dimana berada diantara dua Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), yakni WPS 7 yang meliputi Jakarta-Bogor-Ciawi-Sukabumi serta WPS 9 yang meliputi Tanjung Lesung-Sukabumi-Pangandaran- Cilacap. Selain itu, Kota Baru Publik Maja juga merupakan pesan nawacita yang ketiga, dimana berisi “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dan juga merupakan amanat dalam encana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui progran pembangunan 10 Kota Baru Publik.

Nota Kesepakatan Bersama

Pada MoU yang telah ditandatangani oleh pihak yang terkait, Kementerian PUPR memiliki kewajiban untuk menyusun rencana induk atau masterplan Kota Baru Publik Maja. Sedangkan bagi Pemprov Jabar dan juga Banten memiliki kewajiban untuk menetapkan lokasi ruas jalan akses Maja. Sementara itu bagi Pemkab Bogor, Pemkab Lebak, Pemkab Tangerang dan Pemkot Tangerang Selatan memiliki kewajiban untuk menfasilitasi koordinasi pengadaan tanah jalan akses Maja, dan juga mengenai perizinan pengembangan Kota Baru Publik Maja.

Kota Baru Publik Maja

Adapun para pengembang yang terkait dalam pembangunan Kota Baru Publik Maja, yakni PT Nusa Graha Perkasa, Perum Perumnas, PT Mitra Abadi Utama dan PT Hanson International yang memiliki kewajiban dalam penyediaan lahan pembangunan dan peningkatan jalan akses Maja.