Tax Amnesty Belum Berdampak Di Sektor Properti

Sejak 18 Juli 2016, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak membuka pendaftaran program tax amnesty atau pengampunan pajak di seluruh Kantor Pajak Pratama (KPP). Namun hingga satu bulan lebih program tersebut belum berdampak oleh para pengusaha di bidang properti. Pasalnya, hingga saat ini dana repatriasi yang sudah masuk belum juga mengalir ke sektor properti.

Tax Amnesty

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Eddy Hussy selaku Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta. Eddy mengungkapkan bahwa dana repatriasi tax amnesty belum mengalir ke sektor properti lantaran semua pihak masih dalam penyusunan kelengkapan data. Tapi dia meyakini bahwa dana tersebut nantinya akan masuk ke industri properti, karena dianggap paling aman untuk para pemilik dana. Namun Eddy tidak dapat menyebutkan berapa persen dana yang akan di masuk ke sektor properti.

Eddy-Hussy

Eddy saat ditanya apakah penjelasan mengenai tax amnesty sudah dapat dipahami masyarakat. Ia menjawab masyarakat sudah cukup jelas dan memahami program tersebut, namun mengenai realisasinya masih membutuhkan waktu.

Di sisi pengusaha, kebijakan pengampunan pajak ini menjadi momuntem untuk melaporkan pajak yang memang belum terlaporkan secara baik. Eddy meyakini bahwa di akhir September 2016 akan banyak masyarakat yang mendaftarkan diri untuk mengikuti program tax amnesty.

Namun sebagian kalangan properti menilai bahwa dengan adanya program pengampunan pajak ini akan membuat perekonomian tumbuh dengan baik. Bahkan, pertumbuhan di sektor properti nantinya sangat berdampak besar.

Sudah satu bulan implementasinya, program pengampunan pajak ini belum juga menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak per-23 Agustus 2016, uang tebusan baru mencapai Rp 1,06 triliun atau sekitar 0,6 persen dari target 165 triliun.

UMKM

Sebagai informasi, bahwa tax amnesty ini bertujuan untuk memberikan pengampunan bagi para wajib pajak yang sejauh ini belum juga melaporkan kewajibannya. Masyarakat baik di dalam negeri maupun luar negeri, banyak yang belum mengetahui atau dapat dikatakan lupa bahwa mereka memiliki kekayaan yang dimana harus dilaporkan.

Tarif Tebusan Amnesti Pajak

Keuntungan yang akan diterima oleh Pemerintah adalah tax amnesty akan mendapatkan basis pajak yang baru, dimana akan meningkatkan penerimaan pajak. Dan cara pengajuan pengampunan pajak ini terbilang mudah. Pertama, para pemohon dapat langsung mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak, dan menghampiri help desk yang tersedia. Setelah itu, pemohon langsung menyampaikan surat pernyataan harta beserta lampirannya. Kemudian pemohon menyampaikan beberapa persyaratan yang diperlukan untuk laporan.

Pengampunan Pajak

Adapun syarat untuk para pemohon yang mengikuti tax amnesty, yakni antara lain cukup memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan menyampaikan Surat Permohonan Pengampunan Nasional yang dimana sudah ditandatangani oleh Orang Pribadi atau Badan, serta membayar Uang Tebusan, dan satu lagi yakni melunasi seluruh tunggakan pajak yang tertera di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh.